Fungsi

Fungsi Desa Kohod

1. Pelayanan Administrasi dan Publik

   • Menyediakan layanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga, KTP, dan akta kelahiran.

   • Mengurus perizinan dan dokumen resmi warga, termasuk surat izin usaha kecil dan surat keterangan domisili.

   • Menjadi pusat informasi bagi masyarakat terkait program pemerintah dan kegiatan desa.

2. Penyelenggaraan Pembangunan Desa

   • Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.

   • Mengelola pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi lokal.

   • Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat

   • Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM, usaha pertanian, dan perikanan.

   • Memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi.

   • Menfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

   • Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan dan akuntabel.

   • Memanfaatkan aset desa untuk mendukung kegiatan pembangunan dan kesejahteraan warga.

   • Melaporkan penggunaan anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

5. Pelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Alam

   • Menjaga kelestarian wilayah pesisir dan perairan, termasuk penanggulangan abrasi dan banjir.

   • Mengembangkan program penghijauan dan kebersihan lingkungan.

   • Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang lingkungan hidup kepada masyarakat.

6. Pengembangan Sosial dan Budaya

   • Melestarikan tradisi, adat, dan nilai-nilai budaya masyarakat.

   • Mengadakan kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya untuk mempererat kebersamaan warga.

   • Mengintegrasikan program pembangunan dengan kearifan lokal masyarakat.

7. Pengawasan dan Penegakan Aturan Desa

   • Menegakkan peraturan desa dan ketertiban umum.

   • Mengawasi pelaksanaan program agar sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat.

   • Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah kabupaten atau pusat dalam hal kebijakan dan program pembangunan.